MUSI RAWAS,Linggaupos.com-Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel),di tahun 2023 terus berupaya semaksimal mungkin guna menimalisir terhadap pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat.
Pasalnya di wilayah Kabupaten Mura yang terdiri dari 186 Desa 13 Kelurahan dan 14 Kecamatan tersebut,masih terdapat sebanyak 63400 (Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus) lebih RTLH yang di tempati oleh masyarakat di Kabupaten Mura.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Mura yang disampaikan langsung oleh Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Abu Hanafia (25/9) menjelaskan sebenarnya kalau soal pembangunan RTLH di 2023 ini,memang di Kabupaten Mura sedikit terlambat turun dari Pemerintah Pusat.
Karena banyak faktor penyebabnya, terutama saat ini Pemkab Mura sedang memprioritas utamakan pembangunan Ibu Kota Kabupaten.
Sehingga Pemerintah Pusat mengurangi berkesempatan untuk ke Daerah,selain itu ada juga faktor politik sebab sekarang ini kebanyak dikelolah oleh aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
” Makanya Kabupaten Mura mendapatkan program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) secara Reguler dan melalui aspirasi anggota DPR RI,untuk itu kemungkinan nanti Pemerintah Pusat dalam waktu dekat akan turun ke Kabupaten Mura,”jelas Abu.
Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Abu Hanafia menerangkan bahwa sebanyak 63400 lebih RTLH di Kabupaten Mura itu,berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sedangkan terkait evaluasi dan review dari BKKBN itu memang sudah kami usulkan,namun untuk penempatan daerah yang mana menjadi prioritas utama masih ranah Pemerintah Pusat.
Akan tetapi selaku guna membantu Pemerintah Daerah (Pemda),kami tetap memberikan dukungan baik berupa tenaga maupun pasilitas administrasi.
” Sehingga di tahun 2023 ini pembangunan RTLH mencapai 300 unit lebih,meskipun terlambat turunnya dari Pemerintah Pusat bantuan RTLH di Kabupaten Mura,”terang Abu.
Abu Hanafia memaparkan sabanyak 300 unit RTLH lebih yang akan di bangun diwilayah Kabupaten Mura itu,mencakupi bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
” Meskipun demikian kian kami tetap terus berkoordinasi dengan pihak stakeholder instansi terkait lainnya,termasuk Badan Amil Zakat (Basnaz) selain itu kami juga memintah dorongan dari Pemkab Mura agar
Corporate Social Responsibility (CSR)nya supaya bisah membantu pembangunan RTLH di Kabupaten Mura,”papar Abu.(Zul)